PEKANBARU - Iskandar Hoesin akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum KONI Riau periode 2022-2026, pada rapat pleno Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI Riau, Senin (14/3/22).

"Jadi tak adalagi yang dukung ini dan yang dukung itu, kompetisinya sudah selesai dan semuanya akan kita rangkul," ujar Iskandar Hoesin.

Disamping itu, juga akan tentunya adanya pembinaan Cabor-cabor. Jika ada Cabor yang unggulan di daerah, itu tentunya harus dibina secara intensif.

"Bayangkanlah jika 12 kabupaten/kota bisa menjuarai 1 Cabor, itukan modal bagi Provinsi Riau. Disamping itu provinsi juga harus mendukung, tak adalagi pemisahan kegiatan yang ada mungkin pemisahan anggaran, kalau KONI Provinsi itu tentu anggarannya dari Pemda Riau, dan KONI Kota/Kabupaten anggarannya juga tentu dari Pemko/Pemkab," sebutnya.

Selanjutnya untuk anggaran itu tak mungkin mengharapkan dari pemerintah saja.

"Jadi ya kita ini bersama menggalang kekuatan untuk mencari sponsorship di perusahaan besar baik swasta maupun pemerintah. Paling tidak ada 1 perusahaan besar yang sebagai bapak angkat Cabor apa yang dia bisa sesuai dengan kemampuan dan kompetensi perusahaannya," terangnya.

"Dengan Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia, akan banyak perusahaan yang bersedia untuk membantu pembinaan olahraga di Riau," imbuhnya.

Dikatakan mantan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Riau ini, adapun pekerjaan rumah yang saat ini harus dikebut oleh KONI Riau adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara.

"Sebagai tuan rumah mereka (Aceh & Sumut) pasti akan mempersiapkan diri, apalagi di waktu relatif singkat. Untuk itu kita ini harus dipacu lagi, bagaimana paling tidak Riau masih bisa mempertahankan peringkat tertinggi se-Sumatera," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Iskandar Hoesin juga menyinggung soal kepengurusan KONI Riau yang sekarang akan dimulai dari awal lagi. Karena Kantor KONI Riau saat ini tidak jelas setelah kantor lamanya yang ada di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru berubah menjadi Kantor Samsat.

"Arsip juga enggak tahu dimana, seharusnya dimasa transisi ini janganlah pindah kantor. Biarkan dulu. Itu salah satu tantangan yang harus dijawab juga," pungkasnya.